Penguatan ketahanan pangan nasional terus menjadi perhatian serius Polri. Salah satu langkah konkretnya diwujudkan melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pertemuan tersebut digelar di Mabes Polri pada Jumat (6/2) dan diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Rapat dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor sepanjang tahun 2025.
Capaian tersebut menjadi dasar konsolidasi strategi untuk tahun 2026 agar lebih terarah dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah penguatan pembiayaan bagi kelompok tani jagung melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Polri berperan sebagai fasilitator yang menjembatani petani dengan perbankan Himbara. Contohnya di wilayah Polda Jawa Barat, petani di Nagreg dan Ciamis telah memperoleh akses modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Dari sisi perbankan, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian jagung.
Selain permodalan, Polri juga menjaga stabilitas harga hasil panen. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen petani diserap dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Skema ini diharapkan mampu memutus ketergantungan petani pada tengkulak dan mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.