.jpeg)
Merespons dinamika geopolitik di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran nasional, Polresta Sidoarjo langsung mengaktifkan strategi pengamanan dengan mengerahkan personel ke sejumlah SPBU pada Selasa (31/3/2026). Setelah beberapa hari patroli intensif, hasil positif mulai terlihat. Antrean kendaraan yang sempat memanjang mulai terkendali, dan situasi di lapangan menunjukkan kecenderungan yang lebih tenang.
AKP Tri Novi Handono, Kasi Humas Polresta Sidoarjo, menyampaikan bahwa kunci dari keberhasilan awal ini adalah kombinasi antara kehadiran fisik aparat dan komunikasi persuasif kepada masyarakat. Petugas tidak hanya bertugas mengawasi distribusi dan mengatur lalu lintas, tetapi juga secara aktif menyampaikan informasi akurat kepada pengendara. Mereka menjelaskan bahwa pemerintah belum melakukan penyesuaian harga BBM, sehingga tidak ada urgensi bagi masyarakat untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar.
Panic buying, menurut AKP Tri Novi, adalah respons yang tidak perlu dan justru kontraproduktif. Ketika masyarakat berbondong-bondong membeli BBM melebihi kebutuhan, hal itu dapat menciptakan kelangkaan fiktif yang merugikan orang banyak. Dengan imbauan yang konsisten dan pengawasan yang melekat, Polresta Sidoarjo berhasil menekan potensi kepanikan massal yang sempat mengkhawatirkan.
Polresta Sidoarjo menegaskan bahwa patroli ini akan terus berlanjut secara optimal, tidak hanya di area SPBU tetapi juga di pusat-pusat keramaian lainnya. Kehadiran polisi di tengah masyarakat adalah bentuk pelayanan publik yang responsif terhadap situasi terkini. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa warga dapat menjalankan aktivitas tanpa terganggu oleh kekhawatiran yang tidak berdasar.
Masyarakat pun diajak untuk tetap tenang dan bijak dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar. Dengan kesadaran kolektif dan sinergi antara aparat dan warga, stabilitas keamanan di Sidoarjo dapat terjaga dengan baik. Polresta Sidoarjo mengingatkan bahwa informasi yang belum terverifikasi sebaiknya tidak langsung dipercaya, dan meminta masyarakat untuk selalu merujuk pada sumber resmi terkait kebijakan energi nasional. (Avs)