.jpeg)
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat memilih Polda Riau sebagai tujuan kunjungan kerja perdananya, sebuah keputusan yang sarat makna karena Riau adalah provinsi dengan tantangan lingkungan kompleks seperti kebakaran hutan, deforestasi, dan pertambangan ilegal. Didampingi Syahganda Nainggolan dari Great Institute dan Rocky Gerung dari Tumbuh Institute, menteri disambut meriah dengan tradisi adat, pemutaran film pendek tentang Green Policing, serta paparan teknis mengenai Waste to Energy. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa pendekatan kepolisian terhadap lingkungan harus holistik, tidak hanya penindakan tetapi juga pencegahan berbasis perubahan kesadaran kolektif.
Suasana Mapolda Riau pagi itu berubah menjadi pusat diskusi kebijakan lingkungan tingkat nasional ketika jajaran kepolisian memaparkan berbagai inovasi mereka, mulai dari pengungkapan kasus pencemaran hingga program pengolahan sampah menjadi energi. Acara yang juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Buruh melalui potong tumpeng bersama ini menunjukkan bagaimana isu lingkungan dan hak-hak pekerja bisa berjalan beriringan. Rocky Gerung yang ikut hadir menyimak dengan saksama, sementara Menteri Jumhur tampak serius mencatat poin-poin penting dari presentasi yang disampaikan.
Puncaknya, Menteri Jumhur Hidayat memberikan respons yang di luar dugaan banyak orang. Ia mengaku tidak perlu lagi berpidato panjang lebar karena semua konsep terbaik sudah dipaparkan oleh Polda Riau. "Ini sangat bagus. Kalau Green Policing ini terjadi di mana-mana, di setiap institusi, saya rasa tidak perlu lagi Kementerian Lingkungan Hidup. Ini luar biasa," ujarnya dengan penuh decak kagum. Ia berkomitmen untuk mengadopsi model ini secara nasional dan memastikan bersama jajaran kementerian agar konsep yang dipaparkan hari itu benar-benar terwujud di seluruh daerah di Indonesia.
Menyoroti isu pertambangan yang kerap menjadi sumber konflik, Menteri Jumhur mengajak semua pihak membedakan antara masyarakat lokal yang terpaksa menambang karena keterbatasan ekonomi dengan aktor intelektual di balik perdagangan ilegal. Ia mendorong penerbitan izin usaha pertambangan rakyat sebagai solusi kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi warga. Kunjungan ini ditutup dengan ramah tamah dan sesi foto, meninggalkan pesan kuat bahwa kehadiran pemerintah pusat di Riau adalah bentuk penghormatan dan komitmen nyata untuk memperbaiki indeks lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.(Avs)